MASALAH AIR

Kekurangan dan Kelebihan

Sudah menjadi keluhan apa bila manusia pada umumnya di hadapkan pada suatu malapetaka dan dengan tidak menyadari bahwa sesungguhnya malapetaka itu datang akibat ulah manusia itu sendiri

Sang maha Pencipta. Langit bumi beserta isinya di ciptakan dengan sangat sempurna dan sesuai dengan manfaat fungsi dan kegunaan tanpa ada kekurangan sedikit apa pun.  

Tantangan, pengelolaan sumber daya air di Indonesia

Cadangan air di Indonesia diperkirakan mencapai 3.221 miliar meter kubik/tahun, menjadikan negeri ini salah satu negara "terbasah" di dunia, namun ketersediaan air di daratan tidaklah merata dan sangat dipengaruhi faktor curah hujan, letak geografis, serta kondisi geologis.

Dengan cadangan air yang demikian besar, serta jumlah penduduk sekitar 222 juta jiwa, ketersediaan air per kapita di Indonesia adalah sekitar 16.800 meter kubik. Artinya, setiap orang di Indonesia harusnya bisa mengakses air sebanyak 16.800 meter kubik per tahunnya.

Namun berbagai tantangan pengelolaan sumber daya air membuat masalah-masalah seputar ketersediaan air pun muncul.

Menurut Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (Dirjen SDA PU), tantangan-tantangan krusial dalam hal pengelolaan sumber daya air di Tanah Air terdiri atas pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim.

Persoalan ketersediaan air bersih di Indonesia, seperti dikutip dari publikasi Bank Pembangunan Asia (ADB) tahun 2006, bukanlah persoalan yang sepele.

Lebih dari 100 juta orang di Indonesia kesulitan mengakses air bersih, bahkan 70 persen populasi Indonesia bergantung kepada sumber-sumber air yang tercemar.

Dengan ketersediaan sistem limbah air yang hanya dinikmati oleh 2 persen penduduk perkotaan, hal ini membuat kota-kota besar di Jawa dan Bali menjadi kota dengan polusi air tertinggi di antara jajaran negara-negara berkembang di dunia.

Untuk memasak air minum, setiap warga Jakarta diperkirakan harus membayar lebih dari Rp100.000 per bulan, hal ini jelas merupakan beban yang tidak ringan buat mereka yang tergolong miskin dan sangat miskin.

Pertumbuhan Penduduk

Indonesia ditaksir memiliki laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,2 persen per tahun, sehingga pada tahun 2020 nanti diperkirakan bakal ada 250 juta orang tinggal di Indonesia.

Pesatnya pertumbuhan penduduk akan membawa berbagai konsekuensi bertambahnya kebutuhan akan air bersih, bahan pangan, dan ketersediaan lahan untuk tempat tinggal serta beraktivitas.

Saat ini, penduduk tersebar secara sangat tidak merata, di mana 65 persen penduduk hidup di Pulau Jawa, padahal pulau ini hanya memiliki 4,5 persen dari potensi cadangan air nasional.

Populasi yang semakin besar juga akan berdampak langsung kepada kebutuhan air bersih - pada sisi hulu - dan limbah air - pada sisi hilir. Pengelolaan di sisi hulu, yakni pengambilan air, dan di sisi hilir, yang berkaitan dengan pengolahan limbah adalah kunci tata kelola penyediaan air untuk penduduk di Indonesia.

Alih Fungsi Lahan

Pesatnya pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan akan lahan. Hal ini menyebabkan semakin berkembangnya areal permukiman, bercocok tanam, dan industri yang mendukung kehidupan.

Namun alih fungsi lahan jika tidak diiringi dengan upaya konservasi dapat membuat fungsi daerah aliran sungai (DAS) dan daerah tangkapan air sebagai penyimpanan air berkurang secara drastis.

Sebagai contoh saja pengalihan fungsi hutan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia telah membuat daya resap air menurun dan banjir pun tak lagi bisa dihindarkan.

Alih fungsi lahan memantik eksploitasi air tanah secara besar-besaran dan mengakibatkan penurunan kualitas air tanah, intrusi air laut, dan penurunan permukaan tanah.

Perubahan Iklim

Di Indonesia, pengaruh pemanasan global berpotensi menyebabkan perubahan iklim, yang antara lain terlihat dari penyebaran curah hujan yang tidak merata dan cenderung berkumpul di satu area, serta pola perubahan musim yang kerap berubah.

Bila perubahan iklim tidak diantisipasi, dampaknya bisa sangat merugikan.

Banjir bisa semakin kerap dan parah terjadi di lebih banyak tempat. Sementara pada musim kemarau, kekeringan akan kian buruk dan lama. Bahkan silih bergantinya musim kemarau dan penghujan terjadi pada periode yang sulit diprediksi.
(E012)

Supported by. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (Ditjen SDA PU)
Kamis, 1 Maret 2012 14:45 WIB | 2160 Views/www.antaranews.com

konsep pengembangan wilayah dalam upaya pelestarian sumber daya air

AIR. Air merupakan komponen yang sangat penting bagi kehidupan. Seluruh makhluk hidup sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya ini untuk kelangsungan hidupnya

PENATAAN RUANG DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Perencanaan Tata Ruang

Berdasarkan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam
bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusatpusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan: 

1) rencana umum tata ruang; dan 

2) rencana rinci tata ruang. Rencana Umum Tata Ruang secara berhierarki terdiri atas: 

a) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 

b) rencana tata ruang wilayah provinsi; dan 

c) rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota. 

Sedangkan Rencana Rinci Tata Ruang terdiri atas: 

a) rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional; 

b) rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
c) rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Sumber Daya Air dalam Penataan Ruang
Berikut ini adalah beberapa hal mengenai sumber daya air yang diatur dalam Undang-undang Penataan Ruang. Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain. Dalam rangka pengembangan penatagunaan diselenggarakan
kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lain.
Undang-undang penataan ruang mendefinisikan bahwa yang termasuk dalam kawasan lindung adalah sebagai berikut:

a) kawasan yang memberikan pelindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air

b) kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air;
c) kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
d) kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir;
e) kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang. Sistem jaringan prasarana, antara lain mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem persampahan dan sanitasi, serta sistem jaringan sumber daya air. Penetapan proporsi luas kawasan hutan terhadap luas DAS dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan tata air, karena sebagian besar wilayah Indonesia mempunyai curah dan intensitas hujan yang tinggi, serta mempunyai konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit dan bergunung yang peka akan gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi, serta kekurangan air.
Dalam penatagunaan air, dikembangkan pola pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang melibatkan 2 (dua) atau lebih wilayah administrasi provinsi dan kabupaten/kota serta untuk menghindari konflik antar daerah hulu dan hilir.
sumber : bacaan

Kajian Kritis Undang-Undang
Terkait Penataan Ruang &Sumberdaya Alam


Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Bekerjasama dengan ESP2 - DANIDA
simak disini

banten under cover